Unggah Video Kritik, Amien Rais: Korporasi yang Luar Biasa, Maaf, Biadab
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik pemerintahan yang dinilai tengah melakukan demokrasi diskriminatif. Bicara soal presiden baru, Amien yang menyatakan siap jadi calon presiden (capres) ini pun menyinggung pelanggaran dalam proyek Meikarta, reklamasi Teluk Jakarta dan Freeport.
"Kalau ada presiden baru nanti, itu dia perlu mengetahui, masalah terbesar dari bangsa kita ini. Sekaligus juga menunjukkan jalan keluarnya. Nah, masalah yang paling besar, saya kira adalah praktek demokrasi kita ini, yang tergolong demokrasi diskriminatif," ujar Amien.
Pernyataan Amien disampaikan lewat video yang diposting di akun Instagramnya, @amienraisofficial seperti dilihat detikcom, Jumat (22/6/2018). Ada sejumlah hal yang ia sampaikan dalam 6 bagian video itu.
Amien berbicara soal diskriminasi politik, diskriminasi hukum, diskriminasi ekonomi, diskriminasi sosial, hingga diskriminasi agama. Dia pun bicara saat ini tengah terjadi fenomena 'a state above a state'.
"Negara di atas negara. Bukan negara di dalam negara, tapi negara di atas negara. Meikarta itu izin belum beres, tapi seolah-olah pasti dapat sekian puluh ribu hektar, kemudian digasak semuanya. Sekarang mangkrak. Ini luar biasa, ini penghinaan pada akal sehat," kata Amien.
Eks Ketua MPR itu juga menyinggung soal Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, sejumlah pulau buatan Reklamasi Teluk Jakarta memang masih terkendala dengan izin.
"Juga lihat Reklamasi Teluk Jakarta. Izin belum jelas, 17 pulau palsu mau dibuat, sekarang mangkrak. Dengan melanggar Undang-undang, melanggar juga nurani kebangsaan," ucapnya.
Bukan hanya Meikarta dan Reklamasi Teluk Jakarta saja yang disinggung Amien. Perusahaan Amerika Serikat, Freeport yang melakukan penambangan di Papua juga turut disebutkan.
"Lihat juga misalnya Freeport-McMoran, ini sebuah korporasi besar, ugal-ugalan, menjarah, merampok yang dimiliki oleh Papua di tanah air kita ini. Kemudian ini sebuah korporasi yang luar biasa, maaf, biadab," ungkap dia.
"Jadi tailing (limbah sisa tambang), pasir buangan dari Freeport itu, dihitung oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), kalau tailing atau polutan ini dipindah ke Jakarta, yang luasnya 661 km persegi, maka permukaan Jakarta menjadi lebih tinggi 5 meter. Bayangkan ya. Nah ini tidak boleh lagi, negara di atas negara," imbuh Amien.
Dalam pidatonya itu, Amien mengajak para pengikutnya bersiap menyambut presiden baru. Hanya saja dia tak menyebut nama tokoh yang akan didukungnya sebagai capres di 2019.
"Saudara-saudaraku jadi mari kita mulai pasang kuda-kuda, kita ucapkan selamat tinggal, goodbye, ma'assalama demokrasi diskriminatif dalam berbagai bidang. Kemudian menuju demokrasi inklusif. Dan kita akhiri fenomena negara di atas negara. Selamat tinggal. Kita pulihkan kedaulatan ekonomi kita," sebutnya.
"Kemudian insyaallah kita bisa merekonstruksi lagi negeri kita ini dengan presiden baru mendatang. Entah siapa pun, tapi itulah anjuran saya. Insyaallah kita ketemu lagi. Ini cepat-cepat saja, tidak mendetail," tambah Amien.
"Kalau ada presiden baru nanti, itu dia perlu mengetahui, masalah terbesar dari bangsa kita ini. Sekaligus juga menunjukkan jalan keluarnya. Nah, masalah yang paling besar, saya kira adalah praktek demokrasi kita ini, yang tergolong demokrasi diskriminatif," ujar Amien.
Pernyataan Amien disampaikan lewat video yang diposting di akun Instagramnya, @amienraisofficial seperti dilihat detikcom, Jumat (22/6/2018). Ada sejumlah hal yang ia sampaikan dalam 6 bagian video itu.
Amien berbicara soal diskriminasi politik, diskriminasi hukum, diskriminasi ekonomi, diskriminasi sosial, hingga diskriminasi agama. Dia pun bicara saat ini tengah terjadi fenomena 'a state above a state'.
"Negara di atas negara. Bukan negara di dalam negara, tapi negara di atas negara. Meikarta itu izin belum beres, tapi seolah-olah pasti dapat sekian puluh ribu hektar, kemudian digasak semuanya. Sekarang mangkrak. Ini luar biasa, ini penghinaan pada akal sehat," kata Amien.
Eks Ketua MPR itu juga menyinggung soal Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, sejumlah pulau buatan Reklamasi Teluk Jakarta memang masih terkendala dengan izin.
"Juga lihat Reklamasi Teluk Jakarta. Izin belum jelas, 17 pulau palsu mau dibuat, sekarang mangkrak. Dengan melanggar Undang-undang, melanggar juga nurani kebangsaan," ucapnya.
Bukan hanya Meikarta dan Reklamasi Teluk Jakarta saja yang disinggung Amien. Perusahaan Amerika Serikat, Freeport yang melakukan penambangan di Papua juga turut disebutkan.
"Lihat juga misalnya Freeport-McMoran, ini sebuah korporasi besar, ugal-ugalan, menjarah, merampok yang dimiliki oleh Papua di tanah air kita ini. Kemudian ini sebuah korporasi yang luar biasa, maaf, biadab," ungkap dia.
"Jadi tailing (limbah sisa tambang), pasir buangan dari Freeport itu, dihitung oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), kalau tailing atau polutan ini dipindah ke Jakarta, yang luasnya 661 km persegi, maka permukaan Jakarta menjadi lebih tinggi 5 meter. Bayangkan ya. Nah ini tidak boleh lagi, negara di atas negara," imbuh Amien.
Dalam pidatonya itu, Amien mengajak para pengikutnya bersiap menyambut presiden baru. Hanya saja dia tak menyebut nama tokoh yang akan didukungnya sebagai capres di 2019.
"Saudara-saudaraku jadi mari kita mulai pasang kuda-kuda, kita ucapkan selamat tinggal, goodbye, ma'assalama demokrasi diskriminatif dalam berbagai bidang. Kemudian menuju demokrasi inklusif. Dan kita akhiri fenomena negara di atas negara. Selamat tinggal. Kita pulihkan kedaulatan ekonomi kita," sebutnya.
"Kemudian insyaallah kita bisa merekonstruksi lagi negeri kita ini dengan presiden baru mendatang. Entah siapa pun, tapi itulah anjuran saya. Insyaallah kita ketemu lagi. Ini cepat-cepat saja, tidak mendetail," tambah Amien.
Komentar
Posting Komentar